Firli Sebut 24 Pegawai KPK Gagal TWK, Segera Ikuti Pelatihan Bela Negara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, sebanyak 24 pegawai KPK yang gagal dalam Ujian Inspeksi Nasional (TWK) akan diberikan kesempatan mengikuti pelatihan bela negara.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara manajemen KPK dengan Badan Layanan Umum Negara

(BKN) tertanggal 25 Mei 2021.

“Kami membahas bagaimana pendidikan, pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan adalah solusi terbaik bagi mereka yang diberi kesempatan,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung KPK, Selasa (1 Juni 2021).

Baca juga: Firli: Status ASN Pegawai KPK Tak Kurangi Semangat Antikorupsi

KPK nantinya akan bekerja sama dengan pihak lain dalam pelatihan tersebut.

Salah satunya dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Menurut Firli, KPK akan terlebih dahulu bertemu dengan 24 pegawai tersebut untuk menentukan apakah mereka siap mengikuti pelatihan bela negara.

“Karena kita mengikuti magang, tentu kita siap bicara siap atau tidak. Yang jelas kita, pimpinan KPK, Pak Sekjen dan semua yang ada di sini adalah satu kesatuan untuk jadilah yang terbaik Temukan.” Solusi,” kata Firli.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Baca juga: Saat 1.269 Pegawai KPK Ambil Sumpah Jabatan ASN

Dalam kesempatan yang sama Firli juga menyinggung anggapan KPK ingin memecat pegawai tertentu melalui TWK.

Firli mengaku kaget dengan anggapan tersebut

. Ia juga menegaskan tidak ada upaya untuk memberhentikan pegawai KPK.

Ia menegaskan, proses seleksi TWK telah melalui prosedur yang telah ditetapkan dan diikuti oleh 1.351 pegawai.

“Menggunakan alat yang sama, sekaligus untuk bekerja, soalnya sama, modulnya sama. Hasilnya 1.271 memenuhi syarat dan 75 tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

“Saya agak kaget ketika ada kalimat yang mencoba untuk menghilangkannya. Saya katakan tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapa pun,” tambah Firli.

Sebelumnya diberitakan, 1.271 pegawai KPK diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aula Gedung Juang KPK pada Selasa (1 Juni 2021).

Baca juga: Tanggapi Polemik TWK di KPK, Firli: Tidak Ada Upaya Menyingkirkan Siapapun

Pegawai tersebut akan diangkat menjadi ASN setelah lulus ujian nasional sebagai bagian dari perubahan status.

Ketentuan pengalihan fungsi menjadi pegawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelantikan berlangsung secara online (online) atau online dan tatap muka. Karena pandemi Covid-19, hanya 53 karyawan yang hadir secara langsung.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id

Rate this post